PHOTO ESSAY

Wawasan Kewarganegaraan

WAWASAN KEWARGANEGARAAN

Warga  Negara  Indonesia merupakan orang-orang bangsa Indonesia asli dan bangsa lain yang telah disahkan oleh undang-undang. Warga negara Indonesia memiliki kewajiban untuk membela negaranya dan mencintai  tanah air Indonesia. Selain kewajiban warga negara juga mempunyai hak dan kedudukan yang sama dalam bernegara.

Dalam  UUD 1945 terdapat pasal-pasal yang berisi jaminan persamaan kedudukan yang dicantumkan dalam pasal-pasal tentang perlindungan hak-hak asasi warga negara  yakni Pasal 27 sampai dengan 34, dan setelah amandemen ke-4 tahun 2002 ditambah dengan Pasal 28A sampai dengan 28 J.

Mari kita lihat dan baca  beberapa  Hak, Kewajiban dan Persamaan kedudukan warga negara  baik dalam masyarakat maupun berbangsa dan bernegara yaitu;

Hak :

·       Hak Hidup

·       Hak memperoleh  Pendidikan dan Perlindungan Anak

·       Hak untuk Mengeluarkan Pendapat dan Aspirasi

·       Hak  Mendapat Perlindungan Keamanan dan Bebas dari Penyiksaan

·       Hak untuk Memajukan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Kewajiban Warga Negara:

a.           Kewajiban Membela Negara

b.          Kewajiban Mencintai Tanah Air

c.           Setiap warga negara wajib turut serta dalam pembangunan untuk membangun bangsa agar bangsa kita bisa berkembang dan maju ke arah yang lebih baik.

d.          Setiap warga negara wajib mentaati serta menjunjung tinggi dasar negara, hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali, serta dijalankan dengan sebaik-baiknya

Persamaan Kedudukan Warga Negara :

1.          Persamaan Kedudukan dalam Memiliki Hak Hidup

2.          Persamaan Kedudukan dalam Beragama  (sesuai dengan ketentuan pasal 29 ayat (2)

3.          Persamaan Kedudukan dalam Menunaikan Hak dan Kewajiban Membela Negara

4.          Persamaan Kedudukan di Hadapan  Hukum  dan Pemerintahan.

Namun dari yang telah dijabarkan diatas banyak sekali kasus yang bertentangan dengan hak warga negara dan kewajiban pemerintah. Berbagai kasus muncul dan masyarakat merasa dirugikan. Orasi terjadi dimana-mana. Mari kita ambil contoh tentang kasus TKI atau TKW yang disebut-sebut sebagai para pahlawan devisa. Namun nasibnya sungguh tragis dan amat menyedihkan. Akhir-akhir ini para pahlawan devisa kita diluar negeri memiliki masalah yang serius dan kompleks, misalnya masalah perizinan, penyiksaan, sampai hukuman mati. Terakhir saya dengar masalah hukuman mati yang akan dijalani oleh salah seorang TKW, yang masih menggantung nasibnya. Keluarganya pun menuntut hak nya untuk mendapat perlindungan keamanan dan bebas dari penyiksaan  yang terdapat dalam konstitusi. Mungkin masalah ini sulit diselesaikan karena menurut korban yang ditinggalkan si TKW tersebut telah membunuh majikannya, namun kan itu hanya alasan dari satu pihak saja (content level of meaning),kita belum tahu relationship of meaning nya apa , mungkin saja dia melakukan itu karena ketidak sengajaan atau pembelaan diri. Karena seperti yang kita ketahui setelah TKW pulang ke tanah air, mereka semua membawa oleh-oleh dari tempatnya bekerja dan oleh-oleh itu tidak biasa, karena sebagian besar dari mereka pasti membawa buah tangan seorang anak, dan yang lebih tragis lagi mereka membawa luka fisik maupun batin yang akan mereka ingat terus dalam hidupnya.

 *tkw yg disiksa majikannya*

Selain penyiksaan dan hukuman mati, masalah perizinan merupakan satu dilema yang juga belum terselesaikan. Banyak pahlawan devisa berangkat dengan status ilegal, kebanyakan hal tersebut terjad karena mereka tidak memiliki pendidikan yang layak (hak untuk memperoleh pendidikan) untuk mengetahui prosedur yang harus dijalani jika ingin  pergi bekerja ke luar negeri.

Begitu peliknya masalah tentang TKI di Indonesia yang belum juga terselesaikan dengan baik . Jika ditelusuri begitu menyedihkannya kehidupan mereka ditempat mereka bekerja,bukan hanya luka fisik tetapi luka batin yang mereka terima. Seperti mendapatkan upah yang kecil, diperlakukan amat sangat seperti babu dan dilecehkan. Hak warga negara mereka seperti hilang jika mereka tidak memperjuangkannya. Harusnya para konselor ataupun duta besar dimana para TKI bekerja memperhatikan nasib mereka, dan memberikan pelatihan kerja kepada mereka agar mereka dapat bekerja dan menghasilkan sesuatu yang lebih baik sehingga tidak mudah dilecehkan. Karena seperti yang kita semua ketahui para TKI yang bekerja di negeri orang merupakan orang-orang desa yang tergiur akan materi dan mereka tidak memilik keahlian yang cukup dan pengetahuan yang memadai.

Kewajiban warga negara salah satunya adalah membela negaranya, meskipun yang pasti melakukannya adalah para TNI dan ABRI, namun kita harus mendukungnya. Membela Negara bukan hanya dalam bidang militer saja tapi seperti yang sekarang dijalani oleh para atlet yang berjuang memperebutkan medali, untuk mengharumkan nama bangsa  dalam  pesta olahraga se-asia tenggara yang sedang  diselenggarakan di negeri kita yaitu SEA GAMES. Ayo kita dukung mereka , AYO INDONESIA BISA!

 *sea games 2011*

Persamaan Kedudukan dalam berbangsa dan bernegara harus dilaksanakan dengan baik, mengingat negara kita Indonesia ini memiliki wilayah yang luas, penduduk yang banyak, dan terdiri dari beragam kebudayaan yang bercampur menjadi satu, yang biasa kita sebut sebagai masyarakat multikultural. Jika tidak ada persamaan kedudukan antar warga negara kita tidak dapat membayangkan apa yang akan terjadi , seluruh lapisan masyarakat dari sabang-merauke melakukan orasi besar-besaran dan akan mengacaukan pemerintahan seperti yang pernah terjadi pada tahun 1998 (meskipun dalam konteks yang berbeda kita dapat menggambarkannya seperti itu). Belum lama dan masih melekat di ingatan kita terkait dengan masalah seorang nenek yang memunggut buah coklat yang sudah jatuh ke tanah untuk makan karena dia tidak mempunyai makanan lain untuk dimakan,mendapatkan hukuman yang cukup berat. Menurut saya itu sudah melebihi batas kemanusiaan,karena jika kita pikirkan kembali, si nenek itu hanya memunggut coklat yang sudah jatuh ke tanah  tidak memetik ataupun menjarah coklat dari pohonnya, kenapa harus diperlakukan seperti itu.

 *nenek yg dituduh mencuri coklat*

Apakah yang menuntut tidak memiliki rasa kemanusiaan dan apakah para polisi tidak bisa memberi keringanan saja. Sangat berbanding terbalik sekali dengan para pejabat kita yang terkena kasus korupsi dengan menggebu-gebu mereka melakukan pembelaan diri didepan hakim bersama pengacaranya, dengan mudah juga mereka mendapatkan keringanan hukuman. Padahal seperti yang kita ketahui mereka sangat amat merugikan rakyat, karena memakan uang rakyat untuk kepentingan sendiri, sedangkan kasus si nenek dia tidak merugikan siapapun juga tetapi kenapa diperlakukan seperti itu? Menjadi pertanyaan besar!

Kesimpulan;

Bangsa Indonesia memandang bahwa warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk bersama-sama ikut menentukan jalannya pemerintahan dan untuk berpartisipasi dalam pemerintahan  sebagai salah satu ciri negara demokrasi. Sebaliknya negara wajib melindungi setiap warga negara  dalam berbagai aspek kehidupannya. Tetapi hal tersebut belum direalisasikan secara adil dan merata dalam kehidupan sehari-hari. Sebaiknya warga negara dan pemerintah bersatu untuk menjalankan setiap hak dan kewajiban mereka bersama-sama agar tercipta masyarakat yang aman, tentram, damai, dan adil merata.

Kewilayahan Negara dan wawasan Nusantara

Wawasan nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan bentuk geografinya berdasarkan Pancasila danUUD 1945. Dalam pelaksanannya, wawasan nusantara mengutamakan kesatuan wilayah dan menghargai Bhineka Tunggal Ika  untuk mencapai tujuan nasional.

Latar Belakang

Falsafah pancasila

Nilai-nilai pancasila mendasari pengembangan wawasan nasional. Nilai-nilai tersebut adalah:

v Penerapan Hak Asasi Manusia (HAM), seperti memberi kesempatan menjalankan ibadah sesuai dengan agama masing- masing.

v Mengutamakan kepentingan masyarakat daripada individu dan golongan.

v Pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

Aspek kewilayahan nusantara

Pengaruh geografi merupakan suatu fenomena yang perlu diperhitungkan, karena Indonesia kaya akan aneka Sumber Daya Alam (SDA) dansuku bangsa.

Aspek sosial budaya

Indonesia terdiri atas ratusan suku bangsa yang masing-masing memiliki adat istiadat, bahasa, agama, dan kepercayaan yang berbeda - beda, sehingga tata kehidupan nasional yang berhubungan dengan interaksi antargolongan mengandung potensi konflik yang besar.mengenai berbagai macam ragam budaya 

Aspek sejarah

Indonesia diwarnai oleh pengalaman sejarah yang tidak menghendaki terulangnya perpecahan dalam lingkungan bangsa dan negara Indonesia.Hal ini dikarenakan kemerdekaan yang telah diraih oleh bangsa Indonesia merupakan hasil dari semangat persatuan dan kesatuan yang sangat tinggi bangsa Indonesia sendiri. Jadi, semangat ini harus tetap dipertahankan untuk persatuan bangsa dan menjaga wilayah kesatuan Indonesi

Tujuan

Ø  Tujuan nasional, dapat dilihat dalam Pembukaan UUD 1945, dijelaskan bahwa tujuan kemerdekaan Indonesia adalah "untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dankeadilan sosial".

Ø  Tujuan ke dalam adalah mewujudkan kesatuan segenap aspek kehidupan baik alamiah maupun sosial, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan bangsa Indonesia adalah menjunjung tinggi kepentingan nasional, serta kepentingan kawasan untuk menyelenggarakan dan membina kesejahteraan, kedamaian dan budi luhur serta martabat manusia di seluruh dunia.

Kehidupan politik

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengimplementasikan wawasan nusantara, yaitu:

Ø  Pelaksanaan kehidupan politik yang diatur dalam undang-undang, seperti UU Partai Politik, UU Pemilihan Umum, dan UU Pemilihan Presiden. Pelaksanaan undang-undang tersebut harus sesuai hukum dan mementingkan persatuan bangsa.Contohnya seperti dalam pemilihan presiden, anggota DPR, dan kepala daerah harus menjalankan prinsip demokratis dan keadilan, sehingga tidak menghancurkan persatuan dan kesatuan bangsa.

Ø  Pelaksanaan kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Indonesia harus sesuai denga hukum yang berlaku. Seluruh bangsa Indonesia harus mempunyai dasar hukum yang sama bagi setiap warga negara, tanpa pengecualian. Di Indonesia terdapat banyak produk hukum yang dapat diterbitkan oleh provinsi dan kabupaten dalam bentuk peraturan daerah (perda) yang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku secara nasional.

Ø  Mengembagkan sikap hak asasi manusia dan sikap pluralisme untuk mempersatukan berbagai suku, agama, dan bahasa yamg berbeda, sehingga menumbuhkan sikap toleransi.

Ø  Memperkuat komitmen politik terhadap partai politik dan lembaga pemerintahan untuk menigkatkan semangat kebangsaan dan kesatuan.

Ø  Meningkatkan peran Indonesia dalam kancah internasional dan memperkuat korps diplomatik ebagai upaya penjagaan wilayah Indonesia terutama pulau-pulau terluar dan pulau kosong.

Kehidupan ekonomi

Ø  Wilayah nusantara mempunyai potensi ekonomi yang tinggi, seperti posisi khatulistiwa, wilayah laut yang luas, hutan tropis yang besar, hasil tambang dan minyak yang besar, serta memeliki penduduk dalam jumlah cukup besar. Oleh karena itu, implementasi dalam kehidupan ekonomi harus berorientasi pada sektor pemerintahan, pertanian, dan perindustrian.

Ø  Pembangunan ekonomi harus memperhatikan keadilan dan keseimbangan antardaerah. Oleh sebab itu, dengan adanya otonomi daerah dapat menciptakan upaya dalam keadilan ekonomi.

Ø  Pembangunan ekonomi harus melibatkan partisipasi rakyat, seperti dengan memberikan fasilitas kredit mikro dalam pengembangan usaha kecil.

Kehidupan sosial

Tari pendet dari Bali merupakan budaya Indonesia yang harus dilestarikan sebagai implementasi dalam kehidupan sosial.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam kehidupan sosial, yaitu :

Ø  Mengembangkan kehidupan bangsa yang serasi antara masyarakat yang berbeda, dari segi budaya, status sosial, maupun daerah.Contohnya dengan pemerataan pendidikan di semua daerah dan program wajib belajar harus diprioritaskan bagi daerah yang sangat terbelakang.

Ø  Pengembangan budaya Indonesia, untuk melestarikan kekayaan Indonesia, serta dapat dijadikan kegiatan pariwisata yang memberikan sumber pendapatan nasional maupun daerah. Contohnya dengan pelestarian budaya, pengembangan museum, dancagar budaya.serta memperkenalkan budaya sebagai pendidikan yang dimiliki setiap daerah.

Kehidupan pertahanan dan keamanan

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam kehidupan pertahanan dan keamanan, yaitu:

Ø  Kegiatan pembangunan pertahanan dan keamanan harus memberikan kesempatan kepada setiap warga negara untuk berperan aktif, karena kegiatan tersebut merupakan kewajiban setiap warga negara, seperti memelihara lingkungan tempat tinggal, meningkatkan kemampuan disiplin, melaporkan hal-hal yang menganggu keamanan kepada aparat dan belajar kemiliteran.

Ø  Membangun rasa persatuan, sehingga ancaman suatu daerah atau pulau juga menjadi ancaman bagi daerah lain. Rasa persatuan ini dapat diciptakan dengan membangun   solidaritas dan hubungan erat antara warga negara yang berbeda daerah dengan kekuatan keamanan.  

Ø  Membangun TNI dan POLISI serta pasukan pelindung masyarakat lain nya yang profesional serta menyediakan sarana dan prasarana yang memadai bagi kegiatan pengamanan wilayah Indonesia, terutama pulau dan wilayah terluar Indonesia.

Kehidupan demokrasi dan civil society

                  Sebagai titik tolak pembahasan ini adalah mencari suatu penyelesaian tentang mungkinkah civil society tegak dalam sistem yang tidak demokkrasi´dan apa mungkin demokrasi dapat berdiri tegak di tengah masyarakat yang tidak civilied (madani), Karena bagaimanapun civil society dan demokrasi merupakan dua entitas yang korelatif yang saling berkaitan.

                    Dalam civilsociety, warga negara bekerjasama membangun ikatan sosial, jaringanproduktif dan solidaritas yang bersifat non-govermental untuk mencapaikebaikan bersama. Karena itu, tekanan sentral civil society adalah independensinya terhadap suatu negara. 

                 Dari sini kemudian civil society dipahami sebagai akal dan awal keterkaitannya demokrasi dan demokratisasi. Civil society juga dipahami sebagai sebagai tatanan kehidupan yang mengiginkan kesejajaran hubungan antara warga negara dengan negara atasdasar prinsip saling menghormati. Civil society sebenarnya merupakan suatuide yang terus diperjuangkan manifestasinya agar pada akhirnya terbentuk suatu masyarakat bermoral, masyarakat sadar hukum, masyarakat beradabatau terbentuknya suatu tatanan sosial yang baik, teratur dan progresif.Kata civil cenderung dikonotasikan sebagai lawan dari militer. Demikian pulamadani dalam masyarakat madani cenderung dikonotasikan denganmadaniyah atau Medina, yang dikonotasikan bernuansa Arab.

                  Padahal arti madaniyah sebagai sumber munculnya kata madani adalah peradaban ataucivilization. Civil society juga tidak hanya bersiskap dan perilaku sebagaicitizenyang memiliki hak dan kewajiban, melainkan juga harus menghormatiequal right, memperlakukan semua warga negara sebagai pemegang hak dan asas demokrasi hanya bisa tumbuh danberkembang dalam suatu civil society (masyarakat madani). Dengan mengikutipandangan ocqueville, civil society dapat dilihat sebagai kekuatan penyeimbang terhadap negara dan merupakan suatu wilaya kehidupan sosial

terorganisasidengan ciri-ciri kesukarelaan, keswasembadaan, dan kemandirian dalam berhadapan dalam negara.

Untuk menciptakan civil society yang kuat dalam konteks pertumbuhandan perkembangan demokrasi diperlukan strategi penguatan civil society lebihditujukan ke arah pembentukan negarasecara gradual dengan suatu masyarakatpolitik yang demokratis partisipatoris, refleksi dan lewasa yang mampu menjadipenyeimbang dan kontrol atas kecenderungan aksesif negara. Dalam civil society warga negara didasarkan posisinya sebagai pemilikedaulatan dan haknya untuk mengontrol pelaksanaan kekuasaan yang mengatas namakan rakyat.

Hubungan civil society dengan demokrasi Civil society dan demokrasi ibarat,the two side at the same coin´. Artinyajika civil society kuat maka demokrasi akan bertumbuh dan berkembang denganbaik.

                              Sebaliknya jika demokrasi bertumbuh dan berkembang dengan baikakan bertumbuh dan berkembang dengan baik. Itu pula sebabnya parapakar mengatakan civil society merupakan rumah tempat bersemayam nya demokrasi.Menguatnya civil societysaat ini sebenarnya merupakan strategi yangpaling ampuh bagi berkembangnya demokrasi, untuk mencegah hegemonikekuasaan yang melumpuhkan daya tampil individu dan masyarakat. Dalampraktiknya banyak kita jumpai, individu, kelompok masyarakat, elite politik, elit penguasa yang berbicara atau berbuat atas nama demokrasi, walau secara esensial kedaulatan rakyat (kekuasaan warganegara) atas negara untuk justrusebaliknya Dari pengalaman masa lalu bangsa kita, kelihatan bahwa demokrasi belummembudaya. 

                       Kita memang telah menganut demokrsai dan bahkan telah dipraktekkan baik dalam keluarga, masyarakat, mau pun dalam kehidupa berbangsa dan bernegara. Akan tetapi, kita belum membudayakannya.Membudaya berarti telah menjadi kebiasaan yang mendarah daging. Demokrasi telah menjadi budaya berarti penghayatan nilai-nilai demokrasi telah menjadi kebiasaan yang mendarah daging diantara warga negara. Dengan katalain, demokrasi telah menjadi bagian yang tidak dapat dipisah-pisahkan darikehidupanya. Seluruh kehidupanya diwarnai oleh nilai-nilai demokrasi.

PANCASILA SEBAGAI FILSAFAT DAN ETIKA

             Sejak duduk di bangku Sekolah Dasar hingga sekarang, tentunya kita telah menerima pelajaran tentang Pancasila berulang kali. Mengenal dasar negara memang merupakan hal yang sangat penting bagi pemuda-pemudi Indonesia, sehingga tak heran, berbagai tingkat pendidikan di negeri ini masih memasukkan kewarganegaraan sebagai mata pelajaran wajib. Tidak sampai di situ, anak-anak mulai dari siswa Sekolah Dasar wajib menghafal kelima butir Pancasila beserta isinya secara urut, yang tentunya dapat mereka lakukan dengan baik. Betapa tidak, selain mendapatkan pendidikan Pancasila di dalam kelas, mereka juga turut membacakan Pancasila dalam setiap upacara bendera.                              

         
                

Lambang-lambang Pancasila

                         

Melihat uraian di atas, kita dapat memahami bahwa dasar negara Indonesia dianggap begitu penting dan sakralnya oleh masyarakat. Hal itu mungkin saja dipengaruhi oleh memori perjuangan masa lalu, dimana bangsa Indonesia dengan sekuat daya dan upaya berusaha merebut kemerdekaannya. Kakek dan nenek moyang kita terdahulu harus menerima banyak kenyataan pahit, banyak kehilangan yang terjadi akibat darah yang terus tumpah. Sampai akhirnya, melalui perwakilan negeri yang memegang kepercayaan rakyat, kemerdekaan yang ditunggu-tunggu dikumandangkan, dilanjutkan dengan perumusan dasar negara melalui diskusi para pemimpin bangsa. Proses yang sangat keras tersebut membuat kita lebih menghargai negara dan aspek-aspeknya, terutama Pancasila. Namun, sudahkah kita mengerti, apa sebenarnya fungsi dari Pancasila itu sendiri?                                                            

Bicara mengenai fungsi--atau kegunaan--ada banyak fungsi dari Pancasila yang bisa kita pelajari. Namun pada tulisan ini, saya akan fokus pada fungsinya sebagai  filsafat dan etika.

Apa alasan Pancasila dikatakan memilki fungsi sebagai filsafat, yang dalam hal ini, filsafat negara? Ini dikarenakan Pancasila merupakan suatu sistem filsafat¹. Maksud dari kalimat ini adalah, ibarat sebuah sistem yang memiliki bagian-bagian yang saling mendukung, begitu pulalah Pancasila. Kelima sila yang terdapat di dalamnya menyatu menjadi satu kesatuan yang padu, meskipun bila dilihat lebih dekat, setiap sila memiliki perannya masing-masing. Masing-masing peran yang menyatu inilah yang akan digunakan untuk mencapai tujuan bersama. Untuk lebih jelasnya, mari kita coba kaji satu persatu :
                                                                

      1. Ketuhanan Yang Maha Esa.

Disini jelas terlihat bahwa negara Indonesia sangat menjunjung tinggi ketakwaan kepada Tuhan, sehingga Ketuhanan ditempatkan pada sila pertama. Maksud yang tersirat disini adalah, kita hidup di tengah masyarakat pluralisme, dimana ada lebih dari satu agama dalam suatu negara. Hendaknya kita tetap berpegang teguh pada kepercayaan masing-masing namun tetap bisa menempatkan diri dengan baik, sehingga tidak menimbulkan konflik.

                  

 

                                                 

      2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.

Indonesia merupakan negara hukum. Sudah seharusnya keadilan dijunjung tinggi, dimana semua warga negara, apapun statusnya, adalah sama di mata hukum. Selain adil, sila ini juga menunjukkan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang sempurna pada dasarnya juga makhluk yang beradab². 

3. Persatuan Indonesia.

Artinya sudah jelas, masyarakat diharapkan bersatu dalam membangun negara menjadi lebih baik. Hal ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti bahu-membahu mendulang prestasi di kejuaraan internasional, atau bersama-sama untuk tidak melanggar aturan tertulis maupun tidak tertulis seperti tidak merokok di tempat umum dan membuang sampah pada tempatnya. Bila seluruh warga negara sepakat untuk berkomitmen melakukan hal-hal kecil seperti diatas, maka akan besar dampaknya bagi kemajuan negara.

4.                                      

  4.Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.

Sila keempat mengajak kita untuk menyelesaikan masalah secara bijaksana lewat musyawarah. Cara ini tentunya lebih baik karena semua pihak dapat menyatakan pendapatnya, tentunya atas dasar kepentingan bersama. Musyawarah dan mufakat memang sudah terkenal sebagai cara pengambilan keputusan paling baik di Indonesia. Pertanyaannya, sudahkah musyawarah dijalankan dengan benar?

5.                                
                                     

      5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Keputusan dari suatu musyawarah harus memberikan kepastian adanya keadilan bagi semua pihak³. Hal ini dimaksudkan agar tidak ada salah satu kelompok yang merasa dirugikan, sebaliknya, tidak ada satu kelompok yang lebih diuntungkan. Keputusan yang diambil pemimpin dan wakil rakyat haruslah menyejahterakan rakyat, yang kita tahu belum direalisasikan sampai saat ini.

                       

Bahasan diatas berhubungan dengan fungsi Pancasila yang kedua, yaitu sebagai etika. Kata etika sangat erat kaitannya dengan moral juga aturan, dimana Pancasila juga dapat dikatakan pedoman bagi hidup bermasyarakat.                                                                       

Namun, tidak dapat dipungkiri, Pancasila masih sebatas teori. Masyarakat memang mengetahui kelima sila tersebut, tetapi belum mau (atau belum berani?) menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kehidupan perkotaan yang penuh dengan persaingan terkadang memaksa warga untuk menyingkirkan nilai-nilai yang kurang menguntungkan diri sendiri, meskipun sebenarnya baik. Apalagi dalam kancah perpolitikan, yang kita tahu sangatlah kotor. Pancasila hampir-hampir tidak dicerminkan disini.                             

Salah satu kasus yang menurut saya melanggar Pancasila adalah kasus penembakan misterius yang terjadi di zaman orde baru.

Operasi Penembak Misterius yang dikenal sebagai Petrus awalnya digelar di Jakarta tahun 1983, kemudian melebar ke Yogyakarta dan Semarang. Konon operasi rahasia ini dikomandani langsung Sudomo, Panglima Komando Keamanan dan Ketertiban saat itu. Orang-orang yang diduga sebagai preman atau gali ditangkap, dikumpulkan di suatu tempat, kemudian ditembak dalam kondisi mata tertutup dan tangan diikat.

Bathi kecewa atas kerja Komnas HAM terdahulu yang dinilainya lamban. Dia juga sudah tidak lagi mempercayai institusi-institusi negara lainnya. Saat Komnas HAM dipimpim Abdul Hakim Garuda Nusantara, 4 kali Bathi dimintai kesaksian seputar Penembakan Misterius. Banyak juga data dan dokumen yang telah ia serahkan untuk membantu upaya penyelesaian hukum kasus ini. Namun hanya kekecewaan yang didapat. “Kalau hanya untuk melengkapi kepustakan supaya terlihat bekerja, mending nggak usahlah. Mereka (Komnas HAM) makan gaji buta kalau begitu. Jadi, kalau mereka nggak bisa selesaikan masalah ini lebih baik Komnas HAM bubar saja,” ujarnya.

Bathi pasrah apa pun tanggapan masyarakat soal album itu. Dia juga tidak lagi banyak berharap pelaku Petrus akan diadili. Dia tidak mau lagi kecewa atas harapan-harapan itu. “Ini naif sekali. Jika Komnas HAM bicara soal penegakan HAM, mengapa mereka makan di atas bangkai manusia korban HAM? Saya muak dengan Komnas HAM,” ujarnya. ⁴

                               

                                   

                 Kasus diatas jelas-jelas melanggar sila ke 2 Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Orang-orang yang dianggap dan terlihat sebagai preman (bertato, berpakaian selayaknya preman) dihabisi dengan sewenang-wenang tanpa alasan. Padahal, Pak Bathi, salah satu korban selamat diatas, sudah tidak melakukan kejahatan semenjak keluar dari penjara. Ia bahkan mempelopori preman-preman di Jawa Tengah untuk menjalankan bisnis, dengan didukung gubernur Jawa Tengah sendiri. Orang-orang bertato seakan didiskriminasi  dan tidak diberikan hak yang sama dengan warga negara lain, yaitu hak hidup dengan tenang. Pemerintahan yang dipimpin Soeharto terbilang sangat buruk, karena GAGAL melindungi hak-hak warga negara, meskipun ekonomi Indonesia saat itu cukup baik. Komnas HAM seharusnya dapat bekerja dengan cepat membantu menuntaskan masalah petrus yang menelan banyak korban, bukan hanya terus menerus menginterogasi korban tanpa melakukan aksi lebih jauh.

catatan kaki : 
¹Citizenship, Sedarnawati Yasni, 2010. (hal.149)
²Citizenship, Sedarnawati Yasni, 2010. (hal.154)    

³Citizenship, Sedarnawati Yasni, 2010. (hal.155)

⁴regional.kompasiana.com